Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Karyawan di Koperas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii 163 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 SRI p H.KESEHATAN

Implementasi Kewajiban Pengembang Terkait Penyerahan Prasarana dan Utilitas P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x 174 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SYA i HTN/HAN

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Menjalankan Kewajiban Sosial dan Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x 165 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAR t H.PERDATA/BISNIS

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Ringat dan Alat Berat Pada Peru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv 168 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 DIA p H.PERDATA/BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Tandan Sawit di Wilayah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 162 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAH p H.PERDATA/BISNIS

Itikad Baik Debitor Terhadap Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pemba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 191 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUG i H.PERDATA/BISNIS

Kewenangan Dokter Gigi Atas Tindakan Medis Terhadap Pasien Berdasarkan Undang…

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Beberapa kasus terkait dengan dokter gigi melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan med…

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik…

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana setiap laku masyarakat memiliki hukum yang mengaturnya, termasuk yang dalam hal ini adalah kekuasaan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki aturan yang tida…

Implementasi Surat Tanda Registrasi Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangki…

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Kemudian terhadap kewajiban tersebut diikuti pula dengan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat …

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Ke…

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…

Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarka…

Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya un…

Implementasi Kewajiban Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten…

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan kewajiban individu yang telah ditet…

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usi…

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warga lanjut usia diatur oleh berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kesehatan warga lanjut usia, termasuk memberikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan…

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa D…

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dastab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan mwa Penelitian ini bertujuan untuk menganaliais accara mendalam implementat hambatan, dan upaya implementasi tanggung jawab pemerintah decrah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang tersebu…

Pergeseran Norma Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama. Tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Metode penelitiaannya penelitian hukum norm…

Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi R…

Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja …

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan …

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…

Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pember…

Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA. Tetapi pada kenya…

Politik Hukum Pengaturan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pida…

Aborsi selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, pendidikan, hukum, sosial dan ilmu disiplin lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi dan memprihatinkan, sejauh ini aborsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki lisensi medis untuk penanganan aborsi, seperti misalnya dukun tradisional atau ahli…

Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perilaku manusia sehingga semakin mudah melakukan kejahatan online seperti perjudian yang merupakan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Seiring dengan semakin cepat dan canggihnya teknologi, perjudian online kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya melalui komputer atau smartphone. Kejahatan perjudian on…

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di …

Latar belakang penelitian ini yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Tujuan penelitian: Untuk menganalisis penerapan diversi bagi anak; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitiaan: penel…

Implementasi Kewajiban Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wi…

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Diversi Bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan; Untuk menganalisis faktor penghambat implementasinya; Untuk m…

Penerapan Hukum Pidana Menolak Perusahaan Yang Tidak Mengembalikan Iuran BPJS…

Ketentuan pidana UU BPJS sendiri diatur secara khusus dan tersendiri, khususnya pada Pasal 54 yang isinya: "Anggota dewan pengawas atau anggota direksi melanggar ketentuan sebagai berikut: UU BPJS. Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, atau huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah…

Hambatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyara…

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Concerted Action Berda…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 176 hlm.; 21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MUH, H. Perdata/Bisnis

Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjia…

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…

Perlindungan Hukum Pekerja Atas Upah Minimum Sektor Pertambangan Minyak Dan G…

Upah sebagai pencapaian kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja yang telah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menjamin pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan mereka dan memastikan pekerja mendapat keadilan dan kesetaraan, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 713/1V/2020 tentang Upah Minimum Sub Sektoral Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahu…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Ber…

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Akibat Pembatalan Sertifikat …

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…

Iktikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Be…

Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Tekn…

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…

Kebijakan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Pembuktian Kasus Di Penga…

Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…

Konsepsi Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…

Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kemb…

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …

Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9780-602-374-535-7

Deskripsi Fisik

xii, 388 hlm.; 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 BUD t

Tindak Pidana Khusus

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-376-785-4

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI t

Teori Hukum

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-979-007-675-4

Deskripsi Fisik

viii, 214 hlm.; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 EFE t

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-496-5

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 ABL D

Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-518-070-8

Deskripsi Fisik

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 AND a

Antropologi Hukum Indonesia

Edisi

Ed. 1. Cet. 3

ISBN/ISSN

979-414-010-4

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. 14 x 20,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306 HIL a

Aneka Perjanjian

Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…

Filsafat Hermeneutika : Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-304-1

Deskripsi Fisik

xvi, 200 hlm. 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 AMR f

Filsafat Hukum : Konsepsi & Implementasi

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-623-231-046-9

Deskripsi Fisik

xvi, 230 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ABU f