Analisis efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengakomodasi asp…

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan beberapa aspek positif dari kerja suatu target (kuantitas, kualitas, dan waktu). Sebagai organisasi demokratis, efektivitas dan fungsi BPD adalah mengangkat dan mendorong aspirasi masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk lebih membangun…

Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dengan mediasi organizational citize…

Keberhasilan suatu organisasi atau instansi tidak terlepas dari peningkatan kinerja. Kinerja seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila ia dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai standar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan kerja, motivasi kerja, fasilitas kerja, budaya organisasi, lingkungan kerja, kompensasi dan la…

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan kepenghuluan terhadap kepercayaan masy…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 82 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 ULF p M.DESA

Peran mediasi integritas dalam hubungan kompetensi terhadap kinerja perangkat…

Keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimilikinya, karena sumber daya manusia akan mengatur dan mengelola sumber daya lain yang dimiliki organisasi untuk membantu mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan kinerja dimediasi integritas terhadap kinerja perangkat …

Asas publisitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap kewajiban penda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 148 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 HEN a H.PERDATA/BISNIS 2024

Kepastian hukum terhadap tragedi kanjuruhan antara undang-undang nomor 11 tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 159 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 KRI k HTN/HAN

Penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten siak…

In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, accidents are also divided into several levels/categories regulated in Article 229 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, including: Minor Traffic Accidents (an accident that results in damage …

Studi komparatif asas legalitas degan qiyas terhadap penerapan undang-undang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 164 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAA s H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 225 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CEC p H.PIDANA 2024

Kepastian hukum dalam pembuktian unsur delik kerugian perekonomian negara dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 219 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARS k H.PIDANA 2024

Kedudukan hukum surat telegram kabareskrim kepolisian republik indonesia tent…

The policy of returning state losses to drop criminal proceedings that have the potential to weaken law enforcement, damage legal certainty, create moral hazard, and be unfair to the wider community. Returning state losses is important, but the criminal law process against perpetrators of corruption must continue to maintain the principle of justice, ensure a deterrent effect, and maintain t…

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara kebakaran hutan dan lahan

The judge decided on Article 99 in a case and chose to rule based on Article 99 paragraph (1), indicating that the judge assessed the environmental violation as being caused by negligence rather than intent. Therefore, the punishment imposed is lighter compared to the sanctions under Article 98 paragraph (1), although still severe, considering the environmental impact caused. The purpose of …

Tanggung jawab hukum tenaga medis terhadap standar kompetensi atas tindakan m…

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, orang yang hidup bersama orang lain membutuhkan apa yang disebut nilai agar tidak berkonflik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang sesuai standar kompetensi tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis. Untuk menganalisis akibat hukum tenaga medis ter…

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak perempuan penyandang d…

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dimilikinya, sehingga mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. S…

Penegakan hukum terhadap penyelenggara hiburan pesta pernikahan di wilayah hu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 172 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 FER p H.PIDANA 2024

Perlindungan hukum merk pada usaha mikro kecil dan menengah di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 161 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 GUN p H.PERDATA/BISNIS

Tinjauan yuridis putusan pengadilan tentang rehabilitasi penyalahguna narkoti…

Pendekatan restorative justice merupakan paradigma penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pener…

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di wilayah hukum kepol…

Items such as electronics, motor vehicles, and other valuable goods are sold quickly, making stolen goods difficult to trace. This criminal network complicates law enforcement efforts. Law enforcement against theft and fencing must be carried out firmly to maintain order and a sense of security in society. Perpetrators of theft and fencing can both be subjected to criminal sanctions in accordan…

Kewenangan kepala desa dalam pemungutan terhadap penerbitan surat keterangan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 154 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ASL k H.PIDANA 2024

Implementasi good corporate governance pada perseroan terbatas dalam usaha pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 157 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 ROL i H.PERDATA BISNIS 2024

Pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bir…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 172 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 MAR p H.KESEHATAN 2025

Implementasi kewajiban menaati rencana tata ruang bagi pengembang perumahan d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 156 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HEN i H.PIDANA 2024

Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan buah tandan…

Tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, terutama di perkebunan milik warga dan perusahaan. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut efektivitas penerapan Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesai…

Penegakan hukum terhadap pengungsi yang melanggar aturan di kota pekanbaru be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 177 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ZUL p HTN/HAN 2024

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dari dan …

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sa…

Implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien berdasar…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga…

Kewenangan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi berdasarkan undang-…

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di samping pangan, pemukiman, dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia hidup, tumbuh dan berkarya dengan lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk menganalisi tanggung jawab hukum terhadap tenaga keseha…

Implementasi penghapusan nomor kendaraan wajib pajak yang tidak register sete…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 177 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 DWI i H.PIDANA 2025

Penetapan ketentuan hak-hak pekerja akibat perselisihan hubungan industrial d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 156 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAY p H.PERDATA BISNIS

Tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh ten…

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pelanggaran stan…

Implementasi penempatan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi medis di ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii,189 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 AND i H.PIDANA 2024

Implementasi pembubaran unjuk rasa terhadap warga negara asing berstatus peng…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 204 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SUH i H.PIDANA 2024

Tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP dari aspek kriminologi di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 160 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 FAT t H.PIDANA 2024

Pertanggung jawaban pidana pimpinan badan usaha terhdap pemotongan iuran pese…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi, 195 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 GAB p H.PIDANA 2025

Implementasi asas prudential banking dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan denga…

Implementasi pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di provinsi ria…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 218 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 UTA i H.PIDANA 2025

Kewenangan tenaga kesehatan terhadap tindakan medis berdasarkan undang-undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 128 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 FAH k H.KESEHATAN 2024

Implementasi kewajiban pendampingan oleh balai pemasyarakatan terhadap anak y…

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekata…

Perjanjian asuransi kesehatan terhadap pembiayaan layanan oleh perusahaan asu…

Pembangunan nasional merupakan landasan bagi pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, perencanaan hidup individu menjadi integral dan tidak terlepas dari kebutuhan asuransi. Manusia dihadapkan pada risiko tak terduga dalam kehidupannya yang menginginkan kepastian dan keamanan. Pencegahan risi…

Kewenangan penangkapan terhadap anak terduga pengedar narkotika berdasarkan u…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 166 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 NOB k H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan mengedep…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 189 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HEN p H.PIDANA 2024

Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh penyidik di wilayah hu…

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna di wilayah hukum Polres Inhil. Faktor penjatuhan sanksi pid…

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 174 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KAD p H.PIDANA 2025

Penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan neger…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 211 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CAN p H.PIDANA 2025

Mediasi sebagai model penyelesaian masalah masyarakat oleh kepala desa berdas…

Penelitain ini bertolak dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Peran Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang diharapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Tuju…

Penerapan sanksi pelanggaran penyimpangan seksual dalam perkap nomor 14 tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 228 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 RON p H.PIDANA 2024

Perlindungan hukum terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 165 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 WEN p H.KESEHATAN 2024

Pengaturan pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dalam perspek…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 137 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 HAI p H.KESEHATAN 2025

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak diwilayah hukum k…

Traffic law enforcement is one of the important components in maintaining safety and order on the road. In Indonesia, traffic regulations are governed by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This phenomenon not only endangers the safety of the children riders themselves but also other road users. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportatio…

Pelakasanaan pengembalian kerugian materil bagi korban tindak pidana penipuan…

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerug…