Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di …

Latar belakang penelitian ini yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Tujuan penelitian: Untuk menganalisis penerapan diversi bagi anak; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitiaan: penel…

Implementasi Kewajiban Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wi…

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Diversi Bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan; Untuk menganalisis faktor penghambat implementasinya; Untuk m…

Penerapan Hukum Pidana Menolak Perusahaan Yang Tidak Mengembalikan Iuran BPJS…

Ketentuan pidana UU BPJS sendiri diatur secara khusus dan tersendiri, khususnya pada Pasal 54 yang isinya: "Anggota dewan pengawas atau anggota direksi melanggar ketentuan sebagai berikut: UU BPJS. Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, atau huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah…

Hambatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyara…

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Concerted Action Berda…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 176 hlm.; 21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MUH, H. Perdata/Bisnis

Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjia…

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…

Perlindungan Hukum Pekerja Atas Upah Minimum Sektor Pertambangan Minyak Dan G…

Upah sebagai pencapaian kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja yang telah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menjamin pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan mereka dan memastikan pekerja mendapat keadilan dan kesetaraan, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 713/1V/2020 tentang Upah Minimum Sub Sektoral Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahu…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Ber…

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Akibat Pembatalan Sertifikat …

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…

Iktikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Be…

Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Tekn…

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…

Kebijakan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Pembuktian Kasus Di Penga…

Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…

Konsepsi Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…

Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kemb…

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …

Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9780-602-374-535-7

Deskripsi Fisik

xii, 388 hlm.; 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 BUD t

Tindak Pidana Khusus

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-376-785-4

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI t

Teori Hukum

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-979-007-675-4

Deskripsi Fisik

viii, 214 hlm.; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 EFE t

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-496-5

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 ABL D

Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-518-070-8

Deskripsi Fisik

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 AND a

Antropologi Hukum Indonesia

Edisi

Ed. 1. Cet. 3

ISBN/ISSN

979-414-010-4

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. 14 x 20,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306 HIL a

Aneka Perjanjian

Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…

Filsafat Hermeneutika : Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-304-1

Deskripsi Fisik

xvi, 200 hlm. 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 AMR f

Filsafat Hukum : Konsepsi & Implementasi

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-623-231-046-9

Deskripsi Fisik

xvi, 230 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ABU f

Filsafat Hukum Teori Dan Praktik

Satu hal yang tak dapat dimungkiri bahwa hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum: yang jika diperhatikan seksama. kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instutrusi penegak h7ukum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam keseluruhan aktivitas yang diembannya-penegakkan hukum. Perkembangan studi filsafaat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat me…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-039-x

Deskripsi Fisik

viii, 78 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE f

Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional

Mahkamah syariah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalitas syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat , budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Buku ini menyajikan secara mernarik tentang dinamika Mahkamah Syariah…

Hukum Divestasi Di Indonesia : (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor2/S…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-543-9

Deskripsi Fisik

xiii, 330 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 2 SAL h

Pengantar Hukum Lingkungan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-294-9

Deskripsi Fisik

xx,255 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 AMY P

Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-263-2

Deskripsi Fisik

xiv, 280 hlm. 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 EKO H

Hukum Perlindungan Konsumen

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-9413-71-7

Deskripsi Fisik

xiv, 286 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.071 026 3 ZUL h

Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)

Buku ini membahas hukum hak cipta secara komprehensif. Hukum hak cipta bertujuan untuk meningkatkan penciptaan dan kreativitas ciptaan di bidang seni budaya melalui pemberian penghargaan (reward) atau insentif (insentive) bagi pencipta atau seniman dengan serangkaian hak eksklusif.

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-642-6

Deskripsi Fisik

x, 186 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KAD s

Sosiologi Hukum

Secara sederhana sosiologi hukum dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum dan kemasyarakatan, baik proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, keluarga dan sebagainya.

Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-1519-90-0

Deskripsi Fisik

viii, 132 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SYA s

Sosiologi Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-60257-2-2

Deskripsi Fisik

xii, 294 hlm. 16 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340. 115 ABI s

Pertumbuhan Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara

buku ini merupakan buku yang berhasil disusun penulis dengan topik hukum udara ( air law), hukum ruang angkasa (space law), hukum arbitrase dan beberapa bidang hukum lainnya yang terkait. Akan tetapi tekanan tetap pada 3 bidang ilmu hukum yang ke-3 tersebut.

Kapita Selekta : Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-302-1

Deskripsi Fisik

x, 230 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MUN K

Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-23-9908-9

Deskripsi Fisik

xv, 168 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 SUK p

Hukum Islam Kotemporer

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-265-7

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 MUS h

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3925-04-3

Deskripsi Fisik

xx, 200 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SUL H

Hukum Keluarga Dan Perikatan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-3793-34-4

Deskripsi Fisik

xiv, 389 hlm.; 16 x 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 THA h

Pengantar Hukum Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Hukum sumber daya alam merupakan hukum yang mengkaji hubungan antar negara dengan sumber daya alam atau hugungan antara negara dengan warga negaranya. Buku ini membahas tentang konsep teoritis hukum sumber daya alam, hukum perikanan, hukum pertambangan mineral dan batu bara dan masih banyak lagi.

Komisi Konstitusi Indonesia : Proses Pembentukan Dan Pelaksanaan Kewenangannya

Edisi

1

ISBN/ISSN

798-979-3793-21-4

Deskripsi Fisik

xviii, 233 hlm. ; 14, 5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.409598 MEX k