Implementasi asas prudential banking dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan denga…

Implementasi pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di provinsi ria…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 218 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 UTA i H.PIDANA 2025

Kewenangan tenaga kesehatan terhadap tindakan medis berdasarkan undang-undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 128 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 FAH k H.KESEHATAN 2024

Implementasi kewajiban pendampingan oleh balai pemasyarakatan terhadap anak y…

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekata…

Perjanjian asuransi kesehatan terhadap pembiayaan layanan oleh perusahaan asu…

Pembangunan nasional merupakan landasan bagi pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, perencanaan hidup individu menjadi integral dan tidak terlepas dari kebutuhan asuransi. Manusia dihadapkan pada risiko tak terduga dalam kehidupannya yang menginginkan kepastian dan keamanan. Pencegahan risi…

Kewenangan penangkapan terhadap anak terduga pengedar narkotika berdasarkan u…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 166 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 NOB k H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan mengedep…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 189 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HEN p H.PIDANA 2024

Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh penyidik di wilayah hu…

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna di wilayah hukum Polres Inhil. Faktor penjatuhan sanksi pid…

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 174 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KAD p H.PIDANA 2025

Penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan neger…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 211 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CAN p H.PIDANA 2025

Mediasi sebagai model penyelesaian masalah masyarakat oleh kepala desa berdas…

Penelitain ini bertolak dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Peran Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang diharapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Tuju…

Penerapan sanksi pelanggaran penyimpangan seksual dalam perkap nomor 14 tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 228 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 RON p H.PIDANA 2024

Perlindungan hukum terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 165 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 WEN p H.KESEHATAN 2024

Pengaturan pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dalam perspek…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 137 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 HAI p H.KESEHATAN 2025

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak diwilayah hukum k…

Traffic law enforcement is one of the important components in maintaining safety and order on the road. In Indonesia, traffic regulations are governed by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This phenomenon not only endangers the safety of the children riders themselves but also other road users. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportatio…

Pelakasanaan pengembalian kerugian materil bagi korban tindak pidana penipuan…

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerug…

Penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana perzinahan di wilayah hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 177 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 JHO p H.PIDANA 2025

Implementasi Ganti Kerugian Akibat Kehilangan Kendaraan Dinas di Kabupaten Ro…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxv 175 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 ALF i HTN/HAN

Konsep Pengaturan Kepastian Hukum Pemberian CSR Untuk Kesejahteraan Rakyat Be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi 167 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 MUH k HTN/HAN

Pelaksanaan Fungsi Wartawan Sebagai Kontrol Sosial Dalam Mewujudkan Kemerdeka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viv 177 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 PER p HTN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Karyawan di Koperas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii 163 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 SRI p H.KESEHATAN

Implementasi Kewajiban Pengembang Terkait Penyerahan Prasarana dan Utilitas P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x 174 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SYA i HTN/HAN

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Menjalankan Kewajiban Sosial dan Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x 165 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAR t H.PERDATA/BISNIS

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Ringat dan Alat Berat Pada Peru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv 168 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 DIA p H.PERDATA/BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Tandan Sawit di Wilayah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 162 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAH p H.PERDATA/BISNIS

Itikad Baik Debitor Terhadap Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pemba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 191 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUG i H.PERDATA/BISNIS

Kewenangan Dokter Gigi Atas Tindakan Medis Terhadap Pasien Berdasarkan Undang…

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Beberapa kasus terkait dengan dokter gigi melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan med…

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik…

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana setiap laku masyarakat memiliki hukum yang mengaturnya, termasuk yang dalam hal ini adalah kekuasaan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki aturan yang tida…

Implementasi Surat Tanda Registrasi Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangki…

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Kemudian terhadap kewajiban tersebut diikuti pula dengan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat …

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Ke…

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…

Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarka…

Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya un…

Implementasi Kewajiban Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten…

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan kewajiban individu yang telah ditet…

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usi…

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warga lanjut usia diatur oleh berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kesehatan warga lanjut usia, termasuk memberikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan…

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa D…

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dastab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan mwa Penelitian ini bertujuan untuk menganaliais accara mendalam implementat hambatan, dan upaya implementasi tanggung jawab pemerintah decrah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang tersebu…

Pergeseran Norma Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama. Tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Metode penelitiaannya penelitian hukum norm…

Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi R…

Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja …

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan …

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…

Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pember…

Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA. Tetapi pada kenya…

Politik Hukum Pengaturan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pida…

Aborsi selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, pendidikan, hukum, sosial dan ilmu disiplin lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi dan memprihatinkan, sejauh ini aborsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki lisensi medis untuk penanganan aborsi, seperti misalnya dukun tradisional atau ahli…

Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perilaku manusia sehingga semakin mudah melakukan kejahatan online seperti perjudian yang merupakan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Seiring dengan semakin cepat dan canggihnya teknologi, perjudian online kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya melalui komputer atau smartphone. Kejahatan perjudian on…

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di …

Latar belakang penelitian ini yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Tujuan penelitian: Untuk menganalisis penerapan diversi bagi anak; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitiaan: penel…

Implementasi Kewajiban Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wi…

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Diversi Bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan; Untuk menganalisis faktor penghambat implementasinya; Untuk m…

Penerapan Hukum Pidana Menolak Perusahaan Yang Tidak Mengembalikan Iuran BPJS…

Ketentuan pidana UU BPJS sendiri diatur secara khusus dan tersendiri, khususnya pada Pasal 54 yang isinya: "Anggota dewan pengawas atau anggota direksi melanggar ketentuan sebagai berikut: UU BPJS. Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, atau huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah…

Hambatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyara…

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Concerted Action Berda…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 176 hlm.; 21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MUH, H. Perdata/Bisnis

Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjia…

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…

Perlindungan Hukum Pekerja Atas Upah Minimum Sektor Pertambangan Minyak Dan G…

Upah sebagai pencapaian kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja yang telah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menjamin pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan mereka dan memastikan pekerja mendapat keadilan dan kesetaraan, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 713/1V/2020 tentang Upah Minimum Sub Sektoral Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahu…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…