Penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten siak…

In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, accidents are also divided into several levels/categories regulated in Article 229 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, including: Minor Traffic Accidents (an accident that results in damage …

Studi komparatif asas legalitas degan qiyas terhadap penerapan undang-undang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 164 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAA s H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 225 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CEC p H.PIDANA 2024

Kepastian hukum dalam pembuktian unsur delik kerugian perekonomian negara dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 219 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARS k H.PIDANA 2024

Kedudukan hukum surat telegram kabareskrim kepolisian republik indonesia tent…

The policy of returning state losses to drop criminal proceedings that have the potential to weaken law enforcement, damage legal certainty, create moral hazard, and be unfair to the wider community. Returning state losses is important, but the criminal law process against perpetrators of corruption must continue to maintain the principle of justice, ensure a deterrent effect, and maintain t…

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara kebakaran hutan dan lahan

The judge decided on Article 99 in a case and chose to rule based on Article 99 paragraph (1), indicating that the judge assessed the environmental violation as being caused by negligence rather than intent. Therefore, the punishment imposed is lighter compared to the sanctions under Article 98 paragraph (1), although still severe, considering the environmental impact caused. The purpose of …

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak perempuan penyandang d…

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dimilikinya, sehingga mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. S…

Penegakan hukum terhadap penyelenggara hiburan pesta pernikahan di wilayah hu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 172 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 FER p H.PIDANA 2024

Tinjauan yuridis putusan pengadilan tentang rehabilitasi penyalahguna narkoti…

Pendekatan restorative justice merupakan paradigma penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pener…

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di wilayah hukum kepol…

Items such as electronics, motor vehicles, and other valuable goods are sold quickly, making stolen goods difficult to trace. This criminal network complicates law enforcement efforts. Law enforcement against theft and fencing must be carried out firmly to maintain order and a sense of security in society. Perpetrators of theft and fencing can both be subjected to criminal sanctions in accordan…

Kewenangan kepala desa dalam pemungutan terhadap penerbitan surat keterangan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 154 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ASL k H.PIDANA 2024

Implementasi kewajiban menaati rencana tata ruang bagi pengembang perumahan d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 156 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HEN i H.PIDANA 2024

Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan buah tandan…

Tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, terutama di perkebunan milik warga dan perusahaan. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut efektivitas penerapan Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesai…

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dari dan …

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sa…

Implementasi penghapusan nomor kendaraan wajib pajak yang tidak register sete…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 177 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 DWI i H.PIDANA 2025

Implementasi penempatan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi medis di ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii,189 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 AND i H.PIDANA 2024

Tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP dari aspek kriminologi di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 160 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 FAT t H.PIDANA 2024

Pertanggung jawaban pidana pimpinan badan usaha terhdap pemotongan iuran pese…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi, 195 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 GAB p H.PIDANA 2025

Implementasi pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di provinsi ria…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 218 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 UTA i H.PIDANA 2025

Implementasi kewajiban pendampingan oleh balai pemasyarakatan terhadap anak y…

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekata…

Kewenangan penangkapan terhadap anak terduga pengedar narkotika berdasarkan u…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 166 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 NOB k H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan mengedep…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 189 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HEN p H.PIDANA 2024

Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh penyidik di wilayah hu…

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna di wilayah hukum Polres Inhil. Faktor penjatuhan sanksi pid…

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 174 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KAD p H.PIDANA 2025

Penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan neger…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 211 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 CAN p H.PIDANA 2025

Penerapan sanksi pelanggaran penyimpangan seksual dalam perkap nomor 14 tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 228 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 RON p H.PIDANA 2024

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak diwilayah hukum k…

Traffic law enforcement is one of the important components in maintaining safety and order on the road. In Indonesia, traffic regulations are governed by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This phenomenon not only endangers the safety of the children riders themselves but also other road users. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportatio…

Pelakasanaan pengembalian kerugian materil bagi korban tindak pidana penipuan…

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerug…

Penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana perzinahan di wilayah hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 177 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 JHO p H.PIDANA 2025

Pergeseran Norma Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama. Tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Metode penelitiaannya penelitian hukum norm…

Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi R…

Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja …

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan …

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…

Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pember…

Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA. Tetapi pada kenya…

Politik Hukum Pengaturan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pida…

Aborsi selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, pendidikan, hukum, sosial dan ilmu disiplin lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi dan memprihatinkan, sejauh ini aborsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki lisensi medis untuk penanganan aborsi, seperti misalnya dukun tradisional atau ahli…

Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perilaku manusia sehingga semakin mudah melakukan kejahatan online seperti perjudian yang merupakan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Seiring dengan semakin cepat dan canggihnya teknologi, perjudian online kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya melalui komputer atau smartphone. Kejahatan perjudian on…

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di …

Latar belakang penelitian ini yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Tujuan penelitian: Untuk menganalisis penerapan diversi bagi anak; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitiaan: penel…

Implementasi Kewajiban Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wi…

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Diversi Bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan; Untuk menganalisis faktor penghambat implementasinya; Untuk m…

Penerapan Hukum Pidana Menolak Perusahaan Yang Tidak Mengembalikan Iuran BPJS…

Ketentuan pidana UU BPJS sendiri diatur secara khusus dan tersendiri, khususnya pada Pasal 54 yang isinya: "Anggota dewan pengawas atau anggota direksi melanggar ketentuan sebagai berikut: UU BPJS. Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, atau huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah…

Hambatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyara…

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Tekn…

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…

Tindak Pidana Khusus

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-376-785-4

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI t

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-518-070-8

Deskripsi Fisik

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 AND a

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-642-6

Deskripsi Fisik

x, 186 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KAD s

Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-1519-90-0

Deskripsi Fisik

viii, 132 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SYA s

Kapita Selekta : Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-302-1

Deskripsi Fisik

x, 230 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MUN K

Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia

Buku ini berisi mengenai penjelasan hukuman qishash dan fungsinya bagi perlindungan warga negara, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi hukuman qishash di Indonesia, serta implementasi hukuman qishash dalam sistem hukum Indonesia. Maraknya kasus pembunuhan di Indonesia saat ini diduga karena hukuman tidak setimpal dengan kejahatan dan kurang tegas. Adanya pemikiran implementasi ko…

Hukum Pidana Lingkungan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-268-0

Deskripsi Fisik

xii, 260 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 RUS H

Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8361-73-6

Deskripsi Fisik

viii, 236 hlm; 16 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TOL p

Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-1467-20-9

Deskripsi Fisik

xiv, 268 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1323 NEL p

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-372-893-5

Deskripsi Fisik

xvi, 836 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TOP a