Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…
Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…
Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknisi dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan aga…
MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …
Edisi RevisiDasar-Dasar Ilmu Politik membahas konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan. Di sini, para mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat dalam dunia ilmu politik juga mempelajari fungsi undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi manusia.Edisi pertama buku ini telah dicetak ulang 30 kali dan tahun 20…
Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) arbitrase merupakan salah satu mekanisme-nya,dan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama,dapat dijadikan alat pendamai menyelesaikan suatu sengketa yang timbul pada ,asa kini dan masa mendatang. penyelesaian secara damai tersebut dapat dilakukan oloh perorangan yang profesional dengan keahlian khusus (mediator) atau diselesaikan oleh seorang atau bebera…
Peradialn di indonesia sudah sangat lama dimulai. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Sistem peradilan ini selalu mengalami perubahan seiring denagn perubahan sitem politik dan pemerintahan di Indonesia. Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia masih belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutka…
Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…
Satu hal yang tak dapat dimungkiri bahwa hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum: yang jika diperhatikan seksama. kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instutrusi penegak h7ukum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam keseluruhan aktivitas yang diembannya-penegakkan hukum. Perkembangan studi filsafaat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat me…
Mahkamah syariah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalitas syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat , budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Buku ini menyajikan secara mernarik tentang dinamika Mahkamah Syariah…
Ekonomi manajerial merupakan teori ekonomi mikro secara aplikasinya bagaimana pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan fakta ekonomi. Namun secara umum bahwa ekonomi manajerial adalah merupakan salah satu cara memberikan suatu optimasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan proyeksi pasar dan proyeksi pengendalian biaya-biaya yang layak dikorbankan perusahaan. Bab pada …
Pencucian uang atau dalam bahasa inggrisnya disebut money laundering aalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Secara umum, kegiatan yang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Buku ini terdiri dari 6 bab, yang akan mengantarkan pembaca mengenai sejarah tind…
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukumâ€â€¦
Buku ini membahas hukum hak cipta secara komprehensif. Hukum hak cipta bertujuan untuk meningkatkan penciptaan dan kreativitas ciptaan di bidang seni budaya melalui pemberian penghargaan (reward) atau insentif (insentive) bagi pencipta atau seniman dengan serangkaian hak eksklusif.
Secara sederhana sosiologi hukum dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum dan kemasyarakatan, baik proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, keluarga dan sebagainya.
buku ini merupakan buku yang berhasil disusun penulis dengan topik hukum udara ( air law), hukum ruang angkasa (space law), hukum arbitrase dan beberapa bidang hukum lainnya yang terkait. Akan tetapi tekanan tetap pada 3 bidang ilmu hukum yang ke-3 tersebut.