Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Ber…

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Akibat Pembatalan Sertifikat …

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…

Iktikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Be…

Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Tekn…

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…

Kebijakan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Pembuktian Kasus Di Penga…

Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…

Konsepsi Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…

Catatan Kritis : Perubahan Undang-Undang Bidang Ketenagakerjaan Dalam Undang-…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-491-190-7

Deskripsi Fisik

xxviii, 328 hlm.; 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ABD c

Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kemb…

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …

Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9780-602-374-535-7

Deskripsi Fisik

xii, 388 hlm.; 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 BUD t

Tindak Pidana Khusus

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-376-785-4

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI t

Teori Hukum

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-979-007-675-4

Deskripsi Fisik

viii, 214 hlm.; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 EFE t

Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknisi dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan aga…

Ilmu Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-231-559-4

Deskripsi Fisik

x, 232 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 PUT i

Ilmu Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-231-559-4

Deskripsi Fisik

x, 232 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 PUT i

Ilmu Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 358 hlm. 13,5 x 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 SAM i

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-496-5

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 ABL D

Ilmu Perundang - Undangan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-076-181-0

Deskripsi Fisik

346 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 PIP i

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …

Dasar - Dasar Ilmu Politik

Edisi RevisiDasar-Dasar Ilmu Politik membahas konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan. Di sini, para mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat dalam dunia ilmu politik juga mempelajari fungsi undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi manusia.Edisi pertama buku ini telah dicetak ulang 30 kali dan tahun 20…

Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) arbitrase merupakan salah satu mekanisme-nya,dan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama,dapat dijadikan alat pendamai menyelesaikan suatu sengketa yang timbul pada ,asa kini dan masa mendatang. penyelesaian secara damai tersebut dapat dilakukan oloh perorangan yang profesional dengan keahlian khusus (mediator) atau diselesaikan oleh seorang atau bebera…

"Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apak…

Peradialn di indonesia sudah sangat lama dimulai. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Sistem peradilan ini selalu mengalami perubahan seiring denagn perubahan sitem politik dan pemerintahan di Indonesia. Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia masih belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutka…

Administrasi Pembangunan : Pendekatan Konsep Dan Aplikasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-262-169-0

Deskripsi Fisik

viii, 162 hlm. 15,5 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

354.64 LIS a

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-518-070-8

Deskripsi Fisik

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 AND a

Azaz-Azaz Ilmu Negara

Edisi

3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

320 hlm. 14 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 HUT a

Antropologi Hukum Indonesia

Edisi

Ed. 1. Cet. 3

ISBN/ISSN

979-414-010-4

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. 14 x 20,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306 HIL a

Aneka Perjanjian

Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…

Filsafat Hermeneutika : Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-304-1

Deskripsi Fisik

xvi, 200 hlm. 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 AMR f

Filsafat Hukum : Konsepsi & Implementasi

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-623-231-046-9

Deskripsi Fisik

xvi, 230 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ABU f

Filsafat Hukum Teori Dan Praktik

Satu hal yang tak dapat dimungkiri bahwa hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum: yang jika diperhatikan seksama. kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instutrusi penegak h7ukum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam keseluruhan aktivitas yang diembannya-penegakkan hukum. Perkembangan studi filsafaat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat me…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-039-x

Deskripsi Fisik

viii, 78 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE f

Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional

Mahkamah syariah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalitas syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat , budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Buku ini menyajikan secara mernarik tentang dinamika Mahkamah Syariah…

Ekonomi Manjerial : Konsep Terapan Bisnis

Ekonomi manajerial merupakan teori ekonomi mikro secara aplikasinya bagaimana pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan fakta ekonomi. Namun secara umum bahwa ekonomi manajerial adalah merupakan salah satu cara memberikan suatu optimasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan proyeksi pasar dan proyeksi pengendalian biaya-biaya yang layak dikorbankan perusahaan. Bab pada …

Hukum Divestasi Di Indonesia : (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor2/S…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-543-9

Deskripsi Fisik

xiii, 330 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 2 SAL h

Pengantar Hukum Lingkungan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-294-9

Deskripsi Fisik

xx,255 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 AMY P

Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-979-007-490-3

Deskripsi Fisik

xiii, 346 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.01 AZI p

Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau dalam bahasa inggrisnya disebut money laundering aalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Secara umum, kegiatan yang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Buku ini terdiri dari 6 bab, yang akan mengantarkan pembaca mengenai sejarah tind…

Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-263-2

Deskripsi Fisik

xiv, 280 hlm. 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 EKO H

Perampasan Harta Hasil Korupsi : Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukumâ€â€¦

Hukum Perlindungan Konsumen

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-9413-71-7

Deskripsi Fisik

xiv, 286 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.071 026 3 ZUL h

Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-7985-14-8

Deskripsi Fisik

xii, 240 hlm 13.5 x 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 RWI P

Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)

Buku ini membahas hukum hak cipta secara komprehensif. Hukum hak cipta bertujuan untuk meningkatkan penciptaan dan kreativitas ciptaan di bidang seni budaya melalui pemberian penghargaan (reward) atau insentif (insentive) bagi pencipta atau seniman dengan serangkaian hak eksklusif.

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-642-6

Deskripsi Fisik

x, 186 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KAD s

Sosiologi Hukum

Secara sederhana sosiologi hukum dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum dan kemasyarakatan, baik proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, keluarga dan sebagainya.