Asas publisitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap kewajiban penda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 148 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 HEN a H.PERDATA/BISNIS 2024

Perlindungan hukum merk pada usaha mikro kecil dan menengah di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 161 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 GUN p H.PERDATA/BISNIS

Implementasi good corporate governance pada perseroan terbatas dalam usaha pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 157 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 ROL i H.PERDATA BISNIS 2024

Penetapan ketentuan hak-hak pekerja akibat perselisihan hubungan industrial d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 156 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAY p H.PERDATA BISNIS

Implementasi asas prudential banking dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan denga…

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Karyawan di Koperas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii 163 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 SRI p H.KESEHATAN

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Menjalankan Kewajiban Sosial dan Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x 165 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAR t H.PERDATA/BISNIS

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Ringat dan Alat Berat Pada Peru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv 168 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 DIA p H.PERDATA/BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Tandan Sawit di Wilayah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 162 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAH p H.PERDATA/BISNIS

Itikad Baik Debitor Terhadap Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pemba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi 191 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUG i H.PERDATA/BISNIS

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Concerted Action Berda…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 176 hlm.; 21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MUH, H. Perdata/Bisnis

Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjia…

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Ber…

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Akibat Pembatalan Sertifikat …

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…

Iktikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Be…

Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…

Kebijakan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Pembuktian Kasus Di Penga…

Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…

Konsepsi Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…

Hukum Islam Kotemporer

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-265-7

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 MUS h

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3925-04-3

Deskripsi Fisik

xx, 200 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SUL H

Perbandingan Hukum Perdata

Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda. Namun demikian manfaatnya sangat dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kurikulum di semua Fakultas Hukum Negeri maupun swasta.Perbandingan hukum mempunyai banyak kegunaan, manfaat serta fungsinya tidak kecil bagi berbagai bidang antara lain: Berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, B…

Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Ligitasi

Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara…

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-3925-57-4

Deskripsi Fisik

xxiv, 324 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.44 MAN A

Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)

Buku ini menguraikan tentang hukum perdata tertulis yang diatur dalam KUH Perdata, meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan. Uraiannya secara rinci dengan disertai contoh-contoh dan diperbadingkan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Hukum Keperdataan : Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kuh Perdata (BW), Hukum …

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-284-7

Deskripsi Fisik

viii, 324 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 05 ZAE h

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-269-5

Deskripsi Fisik

xii, 280 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 MAR h

Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3465-39-5

Deskripsi Fisik

viii, 324 hlm 13,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.42 AMI H

Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari…

Edisi

7

ISBN/ISSN

978-623-218-295-0

Deskripsi Fisik

x, 260 hlm 13,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.42 AMI H

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-7821-10-1

Deskripsi Fisik

312 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SUD H

Pokok-Pokok Hukum Perdata

Edisi

29

ISBN/ISSN

979-8114-31-0

Deskripsi Fisik

viii, 236 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUB P

Konsep Hukum Perdata

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-5

Deskripsi Fisik

xiii, 300 hlm ., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUN K

Kaidah Penemuan Hukum Yurisprodensi Bidang Hukum Perdata

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-1186-07-7

Deskripsi Fisik

viii,326 hlm 15 x 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MFA K

Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-189-9

Deskripsi Fisik

xiv, 284 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 SAL P

Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-640-5

Deskripsi Fisik

xiv, 364 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SAL P

Perbandingan Hukum Perdata

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-8061-75-2

Deskripsi Fisik

xiv, 204 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SOE P

Hukum Perdata Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-0895-31-4

Deskripsi Fisik

xiv, 384 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 SIM H

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-1486-55-2

Deskripsi Fisik

xiv, 410 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 TIT H

Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-1186-24-4

Deskripsi Fisik

x, 288 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 ZAI H

Hukum Perdata Islam Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3421-08-8

Deskripsi Fisik

160 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.273 ZAI H

Hukum Waris Perdata

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-612-9

Deskripsi Fisik

xii, 222 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 MAM H

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-1486-55-2

Deskripsi Fisik

xiv, 408 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 TIT H