Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Ber…

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Akibat Pembatalan Sertifikat …

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…

Iktikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Be…

Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Tekn…

Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…

Kebijakan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Pembuktian Kasus Di Penga…

Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…

Konsepsi Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…

Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kemb…

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …

Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9780-602-374-535-7

Deskripsi Fisik

xii, 388 hlm.; 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 BUD t

Tindak Pidana Khusus

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-376-785-4

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI t

Teori Hukum

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-979-007-675-4

Deskripsi Fisik

viii, 214 hlm.; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 EFE t

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-496-5

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 ABL D

Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…

Asas-Asas Hukum Pidana

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-518-070-8

Deskripsi Fisik

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 AND a

Antropologi Hukum Indonesia

Edisi

Ed. 1. Cet. 3

ISBN/ISSN

979-414-010-4

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. 14 x 20,8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306 HIL a

Aneka Perjanjian

Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…

Filsafat Hermeneutika : Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-304-1

Deskripsi Fisik

xvi, 200 hlm. 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 AMR f

Filsafat Hukum : Konsepsi & Implementasi

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-623-231-046-9

Deskripsi Fisik

xvi, 230 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ABU f

Filsafat Hukum Teori Dan Praktik

Satu hal yang tak dapat dimungkiri bahwa hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum: yang jika diperhatikan seksama. kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instutrusi penegak h7ukum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam keseluruhan aktivitas yang diembannya-penegakkan hukum. Perkembangan studi filsafaat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat me…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-039-x

Deskripsi Fisik

viii, 78 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE f

Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional

Mahkamah syariah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalitas syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat , budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Buku ini menyajikan secara mernarik tentang dinamika Mahkamah Syariah…

Hukum Divestasi Di Indonesia : (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor2/S…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-543-9

Deskripsi Fisik

xiii, 330 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 2 SAL h

Pengantar Hukum Lingkungan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-294-9

Deskripsi Fisik

xx,255 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 AMY P

Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-263-2

Deskripsi Fisik

xiv, 280 hlm. 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 EKO H

Hukum Perlindungan Konsumen

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-9413-71-7

Deskripsi Fisik

xiv, 286 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.071 026 3 ZUL h

Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)

Buku ini membahas hukum hak cipta secara komprehensif. Hukum hak cipta bertujuan untuk meningkatkan penciptaan dan kreativitas ciptaan di bidang seni budaya melalui pemberian penghargaan (reward) atau insentif (insentive) bagi pencipta atau seniman dengan serangkaian hak eksklusif.

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-642-6

Deskripsi Fisik

x, 186 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KAD s

Sosiologi Hukum

Secara sederhana sosiologi hukum dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum dan kemasyarakatan, baik proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, keluarga dan sebagainya.

Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-1519-90-0

Deskripsi Fisik

viii, 132 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SYA s

Sosiologi Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-60257-2-2

Deskripsi Fisik

xii, 294 hlm. 16 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340. 115 ABI s

Pertumbuhan Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara

buku ini merupakan buku yang berhasil disusun penulis dengan topik hukum udara ( air law), hukum ruang angkasa (space law), hukum arbitrase dan beberapa bidang hukum lainnya yang terkait. Akan tetapi tekanan tetap pada 3 bidang ilmu hukum yang ke-3 tersebut.

Kapita Selekta : Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-422-302-1

Deskripsi Fisik

x, 230 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MUN K

Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-23-9908-9

Deskripsi Fisik

xv, 168 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 SUK p

Hukum Islam Kotemporer

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-265-7

Deskripsi Fisik

viii, 184 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 MUS h

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3925-04-3

Deskripsi Fisik

xx, 200 hlm 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SUL H

Hukum Keluarga Dan Perikatan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-3793-34-4

Deskripsi Fisik

xiv, 389 hlm.; 16 x 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016 THA h

Pengantar Hukum Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Hukum sumber daya alam merupakan hukum yang mengkaji hubungan antar negara dengan sumber daya alam atau hugungan antara negara dengan warga negaranya. Buku ini membahas tentang konsep teoritis hukum sumber daya alam, hukum perikanan, hukum pertambangan mineral dan batu bara dan masih banyak lagi.

Komisi Konstitusi Indonesia : Proses Pembentukan Dan Pelaksanaan Kewenangannya

Edisi

1

ISBN/ISSN

798-979-3793-21-4

Deskripsi Fisik

xviii, 233 hlm. ; 14, 5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.409598 MEX k

Prinsip - Prinsip Unidroit : Sebagai Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa …

Dalam perdagangan dan bisnis internasional, transaksi yang terjadi sudah menjangkau antarpihak yang berada di negara yang berbeda. Prinsip-prinsip unidroit dan konvensi PBB tentang kontrak-kontrak bagi jual-beli barang internasional dapat dikatakan sebagai embrio pembaharuan hukum perjanjian atau sebagai sebagai landasan akan keinginan untuk mengharmonisasikan hukum perdata di seluruh dunia. Bu…

Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia

Buku ini berisi mengenai penjelasan hukuman qishash dan fungsinya bagi perlindungan warga negara, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi hukuman qishash di Indonesia, serta implementasi hukuman qishash dalam sistem hukum Indonesia. Maraknya kasus pembunuhan di Indonesia saat ini diduga karena hukuman tidak setimpal dengan kejahatan dan kurang tegas. Adanya pemikiran implementasi ko…

Politik Hukum Di Indonesia

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilan…

Hukum Kepegawaian Di Indonesia

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian Di Indoneasia mulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia.

Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Ind…

Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…

Perbandingan Hukum Perdata

Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda. Namun demikian manfaatnya sangat dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kurikulum di semua Fakultas Hukum Negeri maupun swasta.Perbandingan hukum mempunyai banyak kegunaan, manfaat serta fungsinya tidak kecil bagi berbagai bidang antara lain: Berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, B…

Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian

lndonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Akan tetapi, fakta di lapangan sering terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi…

Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia

Buku ini mengenalkan isu-isu hukum di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, seri hukum bisnis ini merupakan upaya memperkenalkan berbagai permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Era Globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini merupakan makalah- makalah hasil penelitian. Beberapa di antaranya ada yang telah …

Politik Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-365-4

Deskripsi Fisik

xii, 202 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 LAT P

Dasar-Dasar Politik Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-473-9

Deskripsi Fisik

xiv, 154 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IMA D