Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …
Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…
Upah sebagai pencapaian kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja yang telah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menjamin pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan mereka dan memastikan pekerja mendapat keadilan dan kesetaraan, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 713/1V/2020 tentang Upah Minimum Sub Sektoral Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahu…
Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…
Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…
Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…
Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…
Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…
Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…
Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan …
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada bagian penyelenggaraan pendaftaran sertipikat tanah secara elektronik, menegaskan bahwa data informasi elektronik, merupakan suatu dokumen bukti hukum yang sah. Bahwa seluruh data dan dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen secara elektronik, didata dikementerian,…
Pengaturan tentang kerusakan barang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen t…
Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibentuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ke…
Ahli forensik dan penyidik merupakan sebuah profesi, yang seharusnya mengikuti peraturan pemerintah untuk memiliki kompentensi karena dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Peraturan Penggunaan Petugas Forensik Digital Dalam Hukum Indonesia. Untuk Menganalisis Ide…
Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan per…
Mengapa sebagian orang memiliki performa yang lebih baik ketimbang yang rekan kerja lainnya? Pertanyaannya sederhana yang terdengar iseng ini terus menghantui para profesional di setiap sektor pekerjaan. Kini setelah mendapat riset selama 5 tahun terhadap 5000 manajer dan pegawai, Morten T. Hansen mendapatkan jawabannya. Risetnya yang mendalam telah memunculkan tujuh praktik kerja cerdas yang d…
Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknisi dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan aga…
MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …
Pola hidup dan perilaku umat manusia pada era modern ini yang tidak seutuhnya memahami kodrat atau hakikat diri sebagai manusia,telah mengkiblatkan nilai,norma,etika menjadi terabaikan,termasuk dalam dunia bisnis dan pengelolaan organisasi.untuk itu,buku ini berusaha menjawab tantangan dan permasalahan tersebut secara sistematis mengenai hakikat keberadaan ( eksistensi) manusia dan alam semesta…
Buku ini berisi hasil tinjauan dan refleksi penulis mengenai makna etika pelayanan publik, etika yang tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi juga bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu. Ketika etika sebagai refleksi kritis hendak memahami faktor faktor yang mendukung…
Buku ini ditulis oleh para pakar yang sudah ahli dalam bidangnya, menawarkan suatu gagasan, ide, dan pemikiran yang sangat gamblang dan brilian mengenai perwakafan di Indonesia dengan berbagai dimensinya dalam pemberdayaan umat agar bisa menyentuh kepentingan sosial ekonominya.
Edisi RevisiDasar-Dasar Ilmu Politik membahas konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan. Di sini, para mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat dalam dunia ilmu politik juga mempelajari fungsi undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi manusia.Edisi pertama buku ini telah dicetak ulang 30 kali dan tahun 20…
Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…
Apa kunci menuju keberhasilan? Apa yang membedakan antara orang dengan banyak pencapaian dan orang dengan pencapaian ala kadarnya saja? Apa yang mereka kerjakan setiap hari? Rahasianya ada di dalam buku ini, The Maxwell Daily Reader dirancang untuk membantu anda meningkatkan diri setiap hari, sepanjang tahun. Kebenaran dalam buku ini pun sudah teruji oleh waktu. Anda akan menemukan pesan harian…
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) arbitrase merupakan salah satu mekanisme-nya,dan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama,dapat dijadikan alat pendamai menyelesaikan suatu sengketa yang timbul pada ,asa kini dan masa mendatang. penyelesaian secara damai tersebut dapat dilakukan oloh perorangan yang profesional dengan keahlian khusus (mediator) atau diselesaikan oleh seorang atau bebera…
Peradialn di indonesia sudah sangat lama dimulai. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Sistem peradilan ini selalu mengalami perubahan seiring denagn perubahan sitem politik dan pemerintahan di Indonesia. Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia masih belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutka…
Tantangan terkini perusahaan atau organisasi adalah tersedianya Leadership Pipeline sebagai upaya untuk mencetak pemimpin baru tanpa mengabaikan keterbatasan sumber daya waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki . Ketersediaan tersebut akan menginspirasi, bahkan mencetak calon pemimpin masa depan dengan berpadunya pola asuh atasan dan dukungan sistem dalam organisasi. Untuk menjawab kebutuhan m…