Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga…
Penelitain ini bertolak dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Peran Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang diharapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Tuju…
Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana setiap laku masyarakat memiliki hukum yang mengaturnya, termasuk yang dalam hal ini adalah kekuasaan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki aturan yang tida…
Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…
Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak …
Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…
lndonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Akan tetapi, fakta di lapangan sering terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara yan…
Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Disamping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya melurusk…