Tanggung jawab hukum tenaga medis terhadap standar kompetensi atas tindakan m…

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, orang yang hidup bersama orang lain membutuhkan apa yang disebut nilai agar tidak berkonflik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang sesuai standar kompetensi tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis. Untuk menganalisis akibat hukum tenaga medis ter…

Pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bir…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 172 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 MAR p H.KESEHATAN 2025

Kewenangan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi berdasarkan undang-…

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di samping pangan, pemukiman, dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia hidup, tumbuh dan berkarya dengan lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk menganalisi tanggung jawab hukum terhadap tenaga keseha…

Tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh ten…

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pelanggaran stan…

Kewenangan tenaga kesehatan terhadap tindakan medis berdasarkan undang-undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 128 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 FAH k H.KESEHATAN 2024

Perjanjian asuransi kesehatan terhadap pembiayaan layanan oleh perusahaan asu…

Pembangunan nasional merupakan landasan bagi pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, perencanaan hidup individu menjadi integral dan tidak terlepas dari kebutuhan asuransi. Manusia dihadapkan pada risiko tak terduga dalam kehidupannya yang menginginkan kepastian dan keamanan. Pencegahan risi…

Perlindungan hukum terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 165 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 WEN p H.KESEHATAN 2024

Pengaturan pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dalam perspek…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 137 halaman : ilustrasi ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 HAI p H.KESEHATAN 2025

Kewenangan Dokter Gigi Atas Tindakan Medis Terhadap Pasien Berdasarkan Undang…

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Beberapa kasus terkait dengan dokter gigi melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan med…

Implementasi Surat Tanda Registrasi Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangki…

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Kemudian terhadap kewajiban tersebut diikuti pula dengan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat …

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Ke…

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…

Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarka…

Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya un…

Implementasi Kewajiban Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten…

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan kewajiban individu yang telah ditet…

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usi…

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warga lanjut usia diatur oleh berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kesehatan warga lanjut usia, termasuk memberikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan…

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa D…

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dastab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan mwa Penelitian ini bertujuan untuk menganaliais accara mendalam implementat hambatan, dan upaya implementasi tanggung jawab pemerintah decrah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang tersebu…

Etika Dan Hukum Kesehatan : Suatu Pendekatan Teori Dalam Berpraktik

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-02-4617-3

Deskripsi Fisik

xii, 115 hlm, 15,5 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 NAS e

Hukum Kesehatan : Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Kesehatan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-51191-3-2

Deskripsi Fisik

xii, 134 hlm, 15,5 x 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04197 MAS h

Hukum Kesehatan & Sengketa Medik

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-90257-5-5

Deskripsi Fisik

xi, 226 hlm, 14.5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.041 NOM h

Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-189-5

Deskripsi Fisik

xii, 210 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.041 ZAE A

Etika Hukum Kesehatan : Teori Dan Aplikasi Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-1186-56-5

Deskripsi Fisik

xviii, 240 hlm 13,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 MUH e