Kinerja pegawai menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu instansi, dan untuk mencapai tujuan yang optimal, dibutuhkan kepemimpinan yang memperhatikan hubungan yang baik antara pimpinan dan staf, serta memberikan pembinaan dan motivasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat dan motivasi spiritual pada perangkat desa di Wilayah Ker…
Pe$mbinaan pe$ningkatan e$konomi masyarakat dapat di jalankan me$lalui BUMDe$s. Pe$nge$lolaan Badan Usaha Milik De$sa (BUMDe$s) adalah suatu pe$nde$katan yang strate$gis dalam me$manfaatkan pote$nsi dari sumbe$r daya de$sa untuk me$ningkatkan pe$re$konomian komunitas, me$nciptakan lapangan ke$rja, dan me$ningkatkan kualitas hidup pe$nduduk de$sa. Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk me$nguji pe$ng…
Pelayanan publik di kantor desa masih menghadapi berbagai masalah, seperti prosedur yang kurang efektif, biaya yang tidak transparan, dan ketidaktepatan waktu akibat rendahnya kompetensi serta motivasi aparatur desa. Masalah ini menyebabkan kualitas layanan yang buruk, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positif dan si…
This book offers to English teachers, and college students of English T education who are naturally prospective English teachers, or anyone interested in English learning assessment some functional and practical ideas on what, why, and how to assess students' learning of English in the classroom context, including possible conducts of researching English leaning outcome utilizing assessment ins…
Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Beberapa kasus terkait dengan dokter gigi melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan med…
Bibliografi hlm. 143 Index
Perjanjian internasional tentang lingkungan yang paling kontroversial ini telah menyerap begitu banyak perhatian berbagai kalangan baik dari akademisi, birokrat, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa Protokol yang diadopsi tahun 1997 di kota bersejarah ini adalah kebijakan lingkungan internasional terpenting di abad 21. Belajar dari pengalaman 100 ta…
Masalah kehutanan dan lingkungan hidup saat ini merupakan akumulasi dari sekian banyak faktor penyebab serta lama waktu terjadinya persoalan itu sendiri.rnMateri buku ini dihimpun dari berbagai sumber yang telah ditulis sebelumnya. Kumpulanntulisan itu menginformasikan bahwa persoalan lingkungan hidup dan kehutanan memang berdimensi sangat luas, bahkan berujung pada diskursus atau cara memikirk…
Pemerintah Indonesia sudah lama meratifikasi Konvensi Perubahan iklim melalui UU No.6/1994,tetapi apakah manfaatnya?Prinsip dan tujuan konvensi ini akhirnya tertelan oleh ramainyapembicaraan tentang protokol Kyoto yang sangat kontroversial tapi tak kunjung efektiv itu.Padahal Konvensi tesebut belum banyak dimanfaatkan. buku ini menyajikan uraian komprehensif tentang jalannya negosiasi Konvensi …
Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana setiap laku masyarakat memiliki hukum yang mengaturnya, termasuk yang dalam hal ini adalah kekuasaan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki aturan yang tida…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Kemudian terhadap kewajiban tersebut diikuti pula dengan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat …
Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…
Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya un…
Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan kewajiban individu yang telah ditet…
Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warga lanjut usia diatur oleh berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kesehatan warga lanjut usia, termasuk memberikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan…
Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dastab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan mwa Penelitian ini bertujuan untuk menganaliais accara mendalam implementat hambatan, dan upaya implementasi tanggung jawab pemerintah decrah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang tersebu…
Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama. Tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Metode penelitiaannya penelitian hukum norm…
Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja …
Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…