MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …
Edisi RevisiDasar-Dasar Ilmu Politik membahas konsep-konsep seperti politik, kekuasaan, dan pembuatan keputusan. Di sini, para mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat dalam dunia ilmu politik juga mempelajari fungsi undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwakilan rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi manusia.Edisi pertama buku ini telah dicetak ulang 30 kali dan tahun 20…
Buku ini membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hal yang sangat penting. Sebab dari dasar negara disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap bentuk kegiatan dari dasar negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara. Di dalam buku ini secara komprehensif dibahas sejarah terbentuknya dasar negara RI, fungsi, dan tugas lembaga-l…
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) arbitrase merupakan salah satu mekanisme-nya,dan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama,dapat dijadikan alat pendamai menyelesaikan suatu sengketa yang timbul pada ,asa kini dan masa mendatang. penyelesaian secara damai tersebut dapat dilakukan oloh perorangan yang profesional dengan keahlian khusus (mediator) atau diselesaikan oleh seorang atau bebera…
Peradialn di indonesia sudah sangat lama dimulai. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Sistem peradilan ini selalu mengalami perubahan seiring denagn perubahan sitem politik dan pemerintahan di Indonesia. Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia masih belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutka…
Perjanjian yang terdapat dalam buku ini adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Selain itu dalam buku ini juga dibahas suatu perjanjian, yang meskipun dipakai oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tet…
Satu hal yang tak dapat dimungkiri bahwa hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum: yang jika diperhatikan seksama. kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instutrusi penegak h7ukum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam keseluruhan aktivitas yang diembannya-penegakkan hukum. Perkembangan studi filsafaat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat me…
Mahkamah syariah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalitas syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat , budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Buku ini menyajikan secara mernarik tentang dinamika Mahkamah Syariah…
Ekonomi manajerial merupakan teori ekonomi mikro secara aplikasinya bagaimana pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan fakta ekonomi. Namun secara umum bahwa ekonomi manajerial adalah merupakan salah satu cara memberikan suatu optimasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan proyeksi pasar dan proyeksi pengendalian biaya-biaya yang layak dikorbankan perusahaan. Bab pada …
Pencucian uang atau dalam bahasa inggrisnya disebut money laundering aalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Secara umum, kegiatan yang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Buku ini terdiri dari 6 bab, yang akan mengantarkan pembaca mengenai sejarah tind…
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukumâ€â€¦
Buku ini membahas hukum hak cipta secara komprehensif. Hukum hak cipta bertujuan untuk meningkatkan penciptaan dan kreativitas ciptaan di bidang seni budaya melalui pemberian penghargaan (reward) atau insentif (insentive) bagi pencipta atau seniman dengan serangkaian hak eksklusif.
Secara sederhana sosiologi hukum dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum dan kemasyarakatan, baik proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, keluarga dan sebagainya.
buku ini merupakan buku yang berhasil disusun penulis dengan topik hukum udara ( air law), hukum ruang angkasa (space law), hukum arbitrase dan beberapa bidang hukum lainnya yang terkait. Akan tetapi tekanan tetap pada 3 bidang ilmu hukum yang ke-3 tersebut.
Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Hukum sumber daya alam merupakan hukum yang mengkaji hubungan antar negara dengan sumber daya alam atau hugungan antara negara dengan warga negaranya. Buku ini membahas tentang konsep teoritis hukum sumber daya alam, hukum perikanan, hukum pertambangan mineral dan batu bara dan masih banyak lagi.
Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan tingkat kedua ditujukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang berperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum dengan menciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemeriks…
Dalam perdagangan dan bisnis internasional, transaksi yang terjadi sudah menjangkau antarpihak yang berada di negara yang berbeda. Prinsip-prinsip unidroit dan konvensi PBB tentang kontrak-kontrak bagi jual-beli barang internasional dapat dikatakan sebagai embrio pembaharuan hukum perjanjian atau sebagai sebagai landasan akan keinginan untuk mengharmonisasikan hukum perdata di seluruh dunia. Bu…
Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilan…
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian Di Indoneasia mulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia.
Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…