Perpustakan Sekolah Pascasarjana UNILAK

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di wilayah hukum kepolisian resor rokan hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana
Penanda Bagikan

Text

Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di wilayah hukum kepolisian resor rokan hilir berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Anta Arief Siregar - Nama Orang;

Items such as electronics, motor vehicles, and other valuable goods are sold quickly, making stolen goods difficult to trace. This criminal network complicates law enforcement efforts. Law enforcement against theft and fencing must be carried out firmly to maintain order and a sense of security in society. Perpetrators of theft and fencing can both be subjected to criminal sanctions in accordance with the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). The purpose of this study is to analyze law enforcement against fencing stolen goods in Rokan Hilir Police jurisdiction based on the Penal Code. The method used is sociological legal research. The results of the study reveal that law enforcement against fencing stolen goods in the Rokan Hilir Police jurisdiction, based on the Penal Code, has not been effectively implemented. This is evidenced by the increasing prevalence of fencing stolen goods, as referred to in Article 480 of the Penal Code. This article regulates the criminal act of fencing, where a person can be punished if they are proven to have knowingly received, purchased, or stored goods resulting from a criminal act such as theft. The obstacles in law enforcement against fencing stolen goods in the Rokan Hilir Police jurisdiction, based on the Penal Code, include the difficulty of proving the element of intent on the part of the fencing perpetrators, the low public awareness of reporting fencing activities or involvement in the trade of stolen goods, challenges in identifying fencing perpetrators, and limited resources and technology for tracking stolen goods transactions, which further hinder the law enforcement process. Efforts to overcome these obstacles include improving coordination among law enforcement agencies, strengthening the capacity of investigative personnel in understanding and applying the articles governing the crime of fencing, and adopting a more inclusive approach with the community.


Ketersediaan
#
My Library (300) 345 ANT p H.PIDANA 2024
T00189
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345 ANT p H.PIDANA 2024
Penerbit
Pekanbaru : Universitas Lancang Kuning., 2024
Deskripsi Fisik
x, 180 halaman : ilustrasi ; 30 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
345
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Pidana
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Anta Arief Siregar
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakan Sekolah Pascasarjana UNILAK
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Universitas Lancang Kuning

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?