English Language Challenges For Malaysia : International Communication

This book deals with current linguistic challenges that you read and hear about everyday in the media, issues with which Malaysian society is greatly concerned. These are dichotomous challenges between national concerns and international needs, between the use and application of the national language and the international lingua franca English and between sub-varieties of Malaysian English and …

Kewenangan Dokter Gigi Atas Tindakan Medis Terhadap Pasien Berdasarkan Undang…

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Beberapa kasus terkait dengan dokter gigi melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan med…

Global Forest Resources

Edisi

1

ISBN/ISSN

1 85293 055 1

Deskripsi Fisik

335 hlm, 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

5773 ALE g

DYNAMIC SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF MANGROVE COASTS

Edisi

-

ISBN/ISSN

9780128164372

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

577. 6 FRI d

Praktik Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786236948866

Deskripsi Fisik

291 Hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.09 RAW p

Pengelolaan Gambut Berbasis Kearifan Lokal

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98542-5-1

Deskripsi Fisik

190 hlm.: ilus.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

631.49598 HAR p

Konflik SDA : Pengalaman dan Penanganan

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786029854268

Deskripsi Fisik

164 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.6 KON k

Dinamika Masyarakat di Sekitar Industri Hulu Migas

Edisi

Ed. 1, Cet. 2

ISBN/ISSN

9786233725231

Deskripsi Fisik

512 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

301 COD d

Resolusi Konflik Lingkungan : Pendekatan Luar Pengadilan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786230277900

Deskripsi Fisik

220 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 MRA r

Catastrophe and Regeneration in Indonesia's Petlands : Ecology, Economy and S…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-981-4722-09-4

Deskripsi Fisik

xxvii, 451 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

577.6 KOS c

Prinsip-Prinsip Biologi Tumbuhan Untuk Daerah Tropik 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-403-382-0

Deskripsi Fisik

xi, 390 hlm.: ilus.; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

581.3 LOV p

Tropical Fire Ecology : Climate Change, Land Use, and Ecosystem Dynamics

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-3-540-77380-1

Deskripsi Fisik

xxxviii, 645 hlm.: ilus.; 23 cm

Judul Seri

Springer-Praxis books in environmental sciences

No. Panggil

571.2 MAR t

Mineral Nutrition Of Higher Plants

Edisi

Ed. 1. Cet. 2

ISBN/ISSN

0-12-473542-8

Deskripsi Fisik

xv, 889 hlm.; 18 x 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

571.2 HOR m

Wetlands, Water and the Law : Using law to advance wetland conservation and w…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

2-8317-0478-2

Deskripsi Fisik

xv, 323 hlm.: ilus.; 24 cm

Judul Seri

IUCN environmental policy and law paper ; no. 38

No. Panggil

344.04 CLA w

Indonesia's Fires and Haze The Cost of Catastrophe

Bibliografi hlm. 143 Index

CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih

Perjanjian internasional tentang lingkungan yang paling kontroversial ini telah menyerap begitu banyak perhatian berbagai kalangan baik dari akademisi, birokrat, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa Protokol yang diadopsi tahun 1997 di kota bersejarah ini adalah kebijakan lingkungan internasional terpenting di abad 21. Belajar dari pengalaman 100 ta…

Di Balik Krisis Ekosistem : Pemikiran Tentang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup

Masalah kehutanan dan lingkungan hidup saat ini merupakan akumulasi dari sekian banyak faktor penyebab serta lama waktu terjadinya persoalan itu sendiri.rnMateri buku ini dihimpun dari berbagai sumber yang telah ditulis sebelumnya. Kumpulanntulisan itu menginformasikan bahwa persoalan lingkungan hidup dan kehutanan memang berdimensi sangat luas, bahkan berujung pada diskursus atau cara memikirk…

Lahan Rawa : Sifat dan Pengelolaan Tanah Bermasalah Sulfat Masam

Lahan rawa merupakan lahan alternative untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Selain lahan bermasalah sulfat masam lahan ini tersebar luas di Indonesia sama dengan lahan gambut yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lahan sulfat masam mempunyai sifat dan watak yang beragam, sebab itu pengembangan lahan ini bergantung pada faktor lingkungan fisik, sifat dan watak tanahnya serta perub…

Teknik Silvikultur Intensif (SILIN)

Buku Teknik Silvikultur Intensif ini terbit tepat waktu, pada saat hutan indonesia dalam kondisi rusak parah, potensinya (standing stock) rendah dan berakibat multidimensi, sehingga memerlukan solusi yang tepat dan cepat. Teknik Silvikultur Intensif merupakan salah satu solusi yang perlu segera dilakukan. Kalau kita kembali pada era bisnis kehutanan pada saat masih jaya (1990), produksi kayu pa…

Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia sudah lama meratifikasi Konvensi Perubahan iklim melalui UU No.6/1994,tetapi apakah manfaatnya?Prinsip dan tujuan konvensi ini akhirnya tertelan oleh ramainyapembicaraan tentang protokol Kyoto yang sangat kontroversial tapi tak kunjung efektiv itu.Padahal Konvensi tesebut belum banyak dimanfaatkan. buku ini menyajikan uraian komprehensif tentang jalannya negosiasi Konvensi …

Imperata Grassland Rehabilitation Using Agroforestry and Assisted Natural Reg…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-955637-0-9

Deskripsi Fisik

157 hlm, 22 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

557.4 KAT i

Tropical Fire Ecology : Climate Change, Lan Use, And Ecosystem Dynamics

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-3-540-77380-1

Deskripsi Fisik

xxxvii, 645 hlm.; 19 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

577.3 MAR t

Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-456-138-X

Deskripsi Fisik

Xiii, 520 hlm. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

615.92 DES k

The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin)

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-424-725-6

Deskripsi Fisik

604 hlm, 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

305.89 JAR W

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik…

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana setiap laku masyarakat memiliki hukum yang mengaturnya, termasuk yang dalam hal ini adalah kekuasaan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki aturan yang tida…

Implementasi Surat Tanda Registrasi Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangki…

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Kemudian terhadap kewajiban tersebut diikuti pula dengan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat …

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Ke…

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara seringkali menghadapi urusan administratif, namun terkadang terjadi maladministrasi. Banyak pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kasus hukum karena kelalaian dalam menangani masalah administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan, serta kurangnya pemahaman t…

Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarka…

Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya un…

Implementasi Kewajiban Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten…

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan kewajiban individu yang telah ditet…

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usi…

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warga lanjut usia diatur oleh berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kesehatan warga lanjut usia, termasuk memberikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan…

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa D…

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dastab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan mwa Penelitian ini bertujuan untuk menganaliais accara mendalam implementat hambatan, dan upaya implementasi tanggung jawab pemerintah decrah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang tersebu…

Pergeseran Norma Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama. Tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Metode penelitiaannya penelitian hukum norm…

Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi R…

Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang dimaksud sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja …

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan …

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Pengania…

Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pember…

Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA. Tetapi pada kenya…

Politik Hukum Pengaturan Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pida…

Aborsi selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, pendidikan, hukum, sosial dan ilmu disiplin lainnya. Masalah ini sudah banyak terjadi dan memprihatinkan, sejauh ini aborsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki lisensi medis untuk penanganan aborsi, seperti misalnya dukun tradisional atau ahli…

Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perilaku manusia sehingga semakin mudah melakukan kejahatan online seperti perjudian yang merupakan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Seiring dengan semakin cepat dan canggihnya teknologi, perjudian online kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya melalui komputer atau smartphone. Kejahatan perjudian on…

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di …

Latar belakang penelitian ini yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Tujuan penelitian: Untuk menganalisis penerapan diversi bagi anak; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasinya. Metode penelitiaan: penel…

Implementasi Kewajiban Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wi…

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Diversi Bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan; Untuk menganalisis faktor penghambat implementasinya; Untuk m…

Penerapan Hukum Pidana Menolak Perusahaan Yang Tidak Mengembalikan Iuran BPJS…

Ketentuan pidana UU BPJS sendiri diatur secara khusus dan tersendiri, khususnya pada Pasal 54 yang isinya: "Anggota dewan pengawas atau anggota direksi melanggar ketentuan sebagai berikut: UU BPJS. Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, atau huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah…

Hambatan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Permasyara…

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Hak-hak yang diperoleh bagi narapidana lanjut usia antara lain remisi kemanusiaan, pada ayat (1) Huruf b Pasal 29 Permenkumham Nomor 3 …

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Concerted Action Berda…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 176 hlm.; 21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MUH, H. Perdata/Bisnis

Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjia…

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalars perjanjian Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temul dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalis…

Perlindungan Hukum Pekerja Atas Upah Minimum Sektor Pertambangan Minyak Dan G…

Upah sebagai pencapaian kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja yang telah di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menjamin pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan mereka dan memastikan pekerja mendapat keadilan dan kesetaraan, Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 713/1V/2020 tentang Upah Minimum Sub Sektoral Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahu…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Peraturan Per…

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana karakterisitik negara hukum identic dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yag bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini di latar belakangi karena ditemukan banyak kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yan…

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Terhadap Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak me…

Tanggung Jawab Hukum Direksi Atas Perseroan Akibat Ultra Vires

Suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas di luar kekuasaan perseron terbatas atau di luar klausul objeknya sebagaimana didefinisikan di dalamnya nota artikel disebut ultra vires. Meskipun perseroan terbatas adalah badan hukum, undang-undang menempatkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum selain manusia. Salah satu dari Perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut adalah…

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas…

Tanggung Jawab Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Lemba…

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mela…

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana pengaturan ultra vires didalamnya terhadap kewenan…